Home Kampus Alternatif Kebijakan Budidaya Ikan Skala Kecil Ala Guru Besar IPB University

Alternatif Kebijakan Budidaya Ikan Skala Kecil Ala Guru Besar IPB University

Agrozine.id – Indonesia merupakan negara produsen ikan terbesar kedua setelah Tiongkok, dan di Indonesia mendominasi sekitar 90% dari armada nasional dan memberikan kontribusi lebih dari 50% produksi ikan nasional. Selain itu kemampuan ekspor perikanan Indonesia mayoritas ditopang oleh perikanan skala kecil. Menanggapi hal tersebut, Gruru besar Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP), Fakultas  Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Prof Dr Eko Sri Wiyono dalam konferensi Pers Pra Orasi Ilmiah secara daring pada tanggl 8 Oktober 2020 lalu menyampaikan alternatif budidaya ikan skala kecil guna meningkatkan kapasitas dan strategis tata kelola perikanan skala kecil.

Dalam penyampaiannya Prof Eko menjelaskan sedikitnya ada tujuh usulan alternatif kebijakan budidaya ikan skala kecil yaitu:

  • redefinisi perikanan skala kecil
  • standarisasi alat penangkapan ikan
  • penyempurnaan sistem perizinan kapal
  • penyempurnaan sistem pendataan kegiatan kapal
  • pembangunan berbasisi kewilayahan dan desentralisasi
  • kelembagaan pembangunan perikanan skala kecil
  • kebijakan pascapanen dan perdagangan ikan

“Redefinisi perikanan skala kecil perlu dilakukan agar ranah pembangunan perikanan skala kecil bisa mencapai sasarannya dengan tepat. Dengan demikian, perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan redefinisi perikanan skala kecil, nelayan kecil dan usaha skala kecil agar dalam pelaksanaan operasional di lapangan tidak menimbulkan kesalahan administrasi dan penafsiran”, jelas Prof Eko.

Selanjutnya ditambahkan oleh Prof Eko terkait semua alat penangkapan ikan skala kecil yang ada perlu dibakukan ukuran teknis dan metode operasinya serta disederhanakan klasifikasinya. Alat tangkap yang tidak standar disarankan untuk diganti atau disesuaikan dengan klasifikasi standar yang telah ditentukan. “Klasifikasi dan standarisasi alat tangkap ini tidak hanya didasarkan pada bentuk fisik saja tetapi juga mempertimbangkan aspek biologi”, jelas Prof Eko.

Dilanjutkan ke kabijakan penyempurnaan sistem perizinan kapal yang dimaksudkan agar jumlah perahu atau kapal yang beroperasi di pantai dapat dikendalikan dan kerusakan di pantai dapat dihindari. Perikanan skala kecil wajib meregistrasi ukuran perahu, alat tangkap dan metode yang digunakan dalam operasinya sehingga besarnya kapasitas penangkapan ikan dari waktu ke waktu dapat dipantau.

“Peraturan yang ada saat ini adalah kapal di bawah 10 GT tidak perlu mengajukan surat operasional, padahal perahu atau kapal yang dibawah 10 GT itu mencapai lebih dari 90%”, jelas Prof Eko.

Dijelaskan juga oleh Prof Eko, pengumpulan data perikanan selam ini berfokus pada kegiatan penangkapan ikan saja,sementara pendataan alat tangkap yang perlu jug dilakukan cenderung belum terlaksana dengan baik sehingga data yang terkumpul juta belum lengkap. Padahal jika dilihat kembali, perikanan skala kecil memberikan kontribusi yang besar dan berdampak terhadap kegiatan perikanan. Oleh karena itu seharusnya perlu adanya perbaikan kebijakan pendataan yang baik dari sisi format, metodologi, maupun teknologi pengumpulan data khususnya untuk perikanan skala kecil.

Upaya pendataan perikanan skala kecil tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga pembangunan perikanan skala kecil dapat berbasis kewilayahan dan desentralisasi,mengingat karakteristik sumber daya alam lokal dan sumber daya manusia di masing-masing wilayah berbeda antara satu dengan lainnya.

Selain itu kebijakan desentralisasi juga perlu didukung dengan penguatan kelembagaan perikanan skala kecil, mengingat permasalahan utama dalam pembangunan perikanan skala kecil adalah lemahnya kelembagaan nelayan.

Selanjutnya Prof Eko mengusulkan Unit Bisnis Nelayan Terpadu (UBNT) sebagai wujud operasional dari konsep desentralisasi wilayah dalam pengembangan budidaya ikan skala kecil. (ira)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here