Home Populer Deforestasi dan Wajah Tata Kelola Hutan Indonesia Pasca Pandemi

Deforestasi dan Wajah Tata Kelola Hutan Indonesia Pasca Pandemi

Agrozine.id – Salah satu isu yang sedang santer dibicarakan adalah kerusakan hutan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas manusia, atau kita mengenalnya dengan deforestasi. Sekarang ini tren kerusakan hutan terjadi secara gobal. Laporan terbaru dari World Resources Institute (WRI) yang rilis pada bulan Juni lalu menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 dunia kehilangan tutupan pohon hutan primer seluas 11,9 juta hektar. Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara yang kehilangan hutan akibat deforestasi.

Meskipun berada di urutan ketiga, Indonesia mampu meredam laju deforestasi. Berdasarkana data yang dikeluarkan oleh direktorat Jenderal PTKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, angka deforestasi di Indonesia pada tahun 2018-2019 mencapai 462.400 hektar. Dari data hasil pemantauan angka tersebut menunjukkan tren deforestasi yang stabil bahkan menurun hingga 5 % jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena berbagai upaya yang telah dilakukan KLHK menunjukkan hasil yang nyata.

Namun, ancaman deforestasi tetap menghantui di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini. Pasalnya, seiring meningkatnya pembatasan sosial terkait virus corona, ancaman pembalakan liar juga semakin meningkat karena menurunnya pengawasan. Selain itu, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mengalami peningkatan tekanan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dipaksa untuk bergantung pada alam.

Organisasi lingkungan IPAM yang berada di Brasil melaporkan bahwa dalam empat bulan pertama di tahun 2020, kehancuran hutan naik sebesar 55%. “Apa yang kita lihat pada deforestasi adalah bahwa orang tidak takut karena mereka tampaknya berpikir ‘pemerintah terganggu dengan krisis kesehatan ini, mereka tidak akan memperhatikan kita’,” kata Ane Alencar, direktur IPAM.

Dilansir dari Thomson Reuters Foudation, kelompok lingkungan telah memperingatkan bahwa pandemi Covid-19 menghambat upaya konservasi hutan. Hal itu karena dengan diberlakukannya pembatasan sosial oleh pemerintah, maka pengawasan hutan juga akan terhambat.

“Lockdown berdampak pada upaya perlindungan hutan karena tim lapangan tidak dapat melaksanakan tugasnya,” tutur Arie Rompas, juru kampanye kehutanan dari Greenpeace Indonesia.

Menurut laporan dari situs Mongabay, Muhammad Rusdi masyarakat Kutacane Aceh pada bulan April 2020 menuturkan bahwa tidak adanya pengawasan hutan menyebabkan kegiatan perambahan hutan untuk lahan perkebunan terus dilakukan meski tengah dihantui virus corona.

Hal senada dikatakan Sanusi, warga Lokop, Kabupaten Aceh Timur. Sebagian besar masyarakat yang sebelumnya bekerja di luar daerah, pulang kampung karena virus Corona. Karena tidak ada pekerjaan, mereka akhirnya memilih membuka lahan hutan untuk dijadikan perkebunan. Sanusi mengungkapkan, dia termasuk salah seorang yang memiliki lahan di hutan lindung, dalam Kawasan Ekosistem Leuser.

Terkait kasus tersebut, pihak Taman Nasional Gunung Leuser telah melakukan penertiban illegal logging dengan melibatkan lembaga penegak hukum.

Organisasi lingkungan Rainforest Action Network (RAN) juga melaporkan bahwa mereka menemukan adanya aktivitas pembakaran hutan secara illegal untuk perkebunan sawit di Aceh Timur. Ratusan hektar lahan telah dibuka sejak Februari 2020 lalu.

RAN mengungkapkan bahwa pembukaan lahan hutan oleh perusahaan kelapa sawit itu merupakan tindakan yang melanggar hukum dan pelanggaran terhadap kebijakan nol deforestasi perusahaan produsen makanan dunia.

Untuk menyelesaikan masalah deforestasi yang sedang berlangsung dan kegiatan illegal terutama di Indonesia itu tidaklah mudah. Hal ini perlu melibatkan pengawasan yang lebih baik oleh pemerintah, tindakan tegas terhadap tindak kejahatan yang terorganisir, dan program-program yang mendukung dan melibatkan masyarakat di sekitar hutan.

Usaha penting lainnya untuk mengatasi deforestasi adalah menerapkan mekanisme sertifikasi dan persyaratan hukum yang mewajibkan praktik-oraktik berkelanjutan. Hal itu bertujuan agar perusahaan-perusahaan yang memproduksi komoditi dari hutan dapat bertanggung jawab atas produknya untuk mencapai tingkat deforestasi nol persen.

Selain itu, diperlukan integrasi dari berbagai elemen pembangunan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya pengelolaan dan perlindungan ekosistem hutan agar fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan bisa maksimal.

Ditulis oleh Rane Lida Agustin

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here