Home Pertanian Kementan Berikan Insentif Petani yang Mencegah Alih Fungsi Lahan

Kementan Berikan Insentif Petani yang Mencegah Alih Fungsi Lahan

Insentif Petani

Agrozine – Menjaga lahan pertanian khususnya Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan langkah tepat untuk memastikan kedaulatan pangan. Penyusutan lahan pertanian harus dicegah agar petani Indonesia terus maju dan mandiri. Kementerian Pertanian (Kementan) RI melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) terus berupaya untuk menjaga lahan pangan petani agar tidak beralih fungsi. Salah satu ide yang digagas Kementan adalah pemberian insentif untuk para petani.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, alih fungsi lahan merupakan masalah yang serius karena mengancam produksi pertanian. “Lahan pertanian yang sudah beralih fungsi tidak akan bisa diubah kembali menjadi lahan pertanian. Dampaknya tentu saja sangat buruk, karena bisa membuat produksi menjadi berkurang secara permanen. Untuk itu, kita selalu melakukan berbagai upaya dan koordinasi agar alih fungsi lahan tidak terjadi,” ujar Mentan seperti dilansir dari agroindonesia.

Mentan pun menghimbau agar petani maupun pemilik lahan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian dengan alasan apapun. Ia juga menegaskan, pejabat yang menandatangani izin alih fungsi lahan akan dihukum lima tahun penjara. Selain menjadi faktor utama tersedianya pangan, Mentan yakin sektor pertanian dapat menjadi penggerak utama perekonomian dunia. “Bahkan, jika dikelola dengan baik, pertanian mampu menjadi solusi untuk pemenuhan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan,” jelas Mentan.

Sementara itu, Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy menghimbau untuk mempertahankan jumlah lahan ketahanan pangan. Untuk itu, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan intensif bagi petani yang mencegah alih fungsi lahan. Insentif yang diberikan merupakan bantuan langsung seperti pembuatan irigasi sehingga lahan menerima pasokan air yang optimal. Selain itu, akan dibuatkan pula saluran embung seperti saluran irigasi tersier, untuk menyalurkan air ke lahan pertanian.

Insentif lainnya yang diberikan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian adalah pemberian benih berkualitas yang diperlukan untuk meningkatkan jumlah produksi lahan garapan. Selain itu, diberikan fasilitas alat mesin pertanian (Alsintan) yang juga menjadi paket insentif dari Kementan bagi petani. Mengenai alih fungsi lahan yang masih terjadi hingga saat ini, Sarwo mengatakan, peralihan tersebut belum terjadi karena daerah belum menetapkan peraturan daerah yang sejalan dengan Undang Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Penerapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Dirjen PSP Sarwo menambahkan, alih fungsi lahan bisa saja terjadi. Namun, harus dipastikan lahan penggantinya benar-benar tersedia. Dengan begitu, produksi pertanian tidak akan terganggu. “Misalkan mau ada pembangunan dalam prioritas nasional, bisa saja lahan itu dialih-fungsikan, tapi dengan catatan harus ada lahan penggantinya sebagaimana diatur dalam Undang Undang,” pungkasnya. Untuk itu, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk mencegah alih fungsi lahan. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here