Home Perikanan KKP dan Komisi IV DPR RI Kunjungi PPS Lampulo Aceh untuk Jawab...

KKP dan Komisi IV DPR RI Kunjungi PPS Lampulo Aceh untuk Jawab Persoalan Nelayan

Agrozine.id – Untuk menjawab persoalan yang dihadapi para nelayan, KKP dan Komisi IV DPR RI kunjungi PPS Lampulo Aceh. Kunjungan tersebut juga sekaligus untuk meninjau lokasi pendangkalan kolam pelabuhan perikanan.

Kunjungan kerja ke PPS Lampulo Aceh tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi yang sekaligus juga ketua reses masa persidangan 3 III tahun 2020-2021 dan didampingi oleh Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi.

Dalam kunjungan tersebut juga hadir Direktur Kepelabuhan Perikanan Frits P Lesnussa dan Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Trisna Ningsih juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh.

Dikatakan oleh Zaini Hanafi bahwa PPS Lampulo Aceh merupakan pelabuhan perikanan terluas yang ada di Indonesia saat ini dan merupakan satu-satunya pelabuhan dengan klasifikasi samudra yang dikelola dengan Pemerintah Provinsi.

“Terkait dengan pengerukan kolam pelabuhan yang mengalami pendangkalan, pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah untuk difasilitasi. Karena dikelola oleh provinsi, maka wewenang anggarannya ada di provinsi juga”, jelas Zaini Hanafi.

Untuk menangani persoalan yang terjadi di kolam pelabuhan yang mengalami pendangkalan tersebut, Zaini Hanafi menyebutkan bahwa pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi Aceh agar kedepannya pengelolana pelayanan umum PPS Lampulo diserahkan kepada pemerintah pusat, sementara untuk bagian yang bersifat komersial seperti kawasan industri yang terdapat di dalamnya tetap dikelola oleh provinsi.

Baca Juga: Produk Ikan Kaleng Indonesia, Masih Aman Dikonsumsi Kok

Pengelolaan perikanan di PPS Lampulo terbagi menjadi dua wilayah yaitu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 dan 572 yang terletak di Selat Malaka sampai Laut Andaman dan Samudra Hindia dan memiliki potensi perikanan yang besar, diantaranya adalah tuna, pelagis, cakalang dan tongkol.

Namun persoalan yang terjadi dan dihadapi oleh nelayan PPS Lampulo Aceh adalah mereka masih menggunakan es batu untuk menjaga mutu ikan tetap segar, padahal metode tersebut dinilai kurang tepat dilakukan pada kapal yang melakukan operasi penangkapan dalam jangka waktu yang lebih dari seminggu.

Sebagai solusi untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak KKP mendorong penggunaan freezer diatas kapal perikanan untuk membekukan ikan sehingga mutunya lebih terjaga. Selain itu, terdapat permasalahan lain yang dikeluhkan oleh para nelayan PPS Lampulo yakni kurangnya pemahaman teknologi dalam mengurus perizinan usaha perikanan tangkap. Untuk menanggapi hal tersebut, Zaini Hanafi mengatakan bahwa perizinan kapal izin pusat (30 GT) dapat dilakukan secara online.

Baca Juga: Peranan Startup Mendukung Perikanan Budidaya

Aksi KKP dan DPR RI kunjungi PPS Lampulo ini sebagai salah satu bentuk dari upaya KKP menjawab persoalan yang dihadapi nelayan dan sekaligus penanganan pendangkalan kolam pelabuhan. Senada dengan Zaini Hanafi, wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi juga menyatakan agar pengelolaan PPS Lampulo diserahkan kepada pemerintah pusat untuk dipercepat. “Say juga minta kepada pemerintah daerah untuk membuat pos pelayanan terpadu terkait perizinan. Ini harusnya mudah ,supaya nelayan terfasilitasi sehingga tidak ada lagi nelayan yang kebingungan mengurus perizinan usaha”, ujar Dedi. (ira)

 

Tonton video menarik ini:

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here