Home Perikanan Mengenal Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dari KKP untuk Hasil Perikanan

Mengenal Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dari KKP untuk Hasil Perikanan

Layanan Sertifikat Kesehatan

Agrozine – Sudahkah kamu mengenal Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI? Sertifikat kesehatan sangat diperlukan sebagai bukti bahwa produk perikanan layak dikonsumsi dan memenuhi syarat ekspor. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dimana sertifikat dapat menjadi bukti penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam artikel ini, kita akan mengenal lebih lanjut dasar hukum, prosedur, serta persyaratan layanan sertifikat kesehatan ikan dari KKP yang perlu diketahui para pelaku usaha dan petani. Simak ulasannya!

 

Dasar Hukum

Health Certificate atau Layanan Sertifikat Kesehatan hasil perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

 

Persyaratan

Setiap produk perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi manusia wajib disertai dengan sertifikat kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi dan hasil pengujian selama proses produksi atau In-Process Inspection (IPI). Sertifikat kesehatan hanya dapat diterbitkan terhadap hasil perikanan yang berasal dari Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan (UPI), dan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Selain itu, produk perikanan juga sebelumnya harus mendapatkan Sertifikat Penerapan HACCP dan atau Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di kapal. Sertifikat ini disesuaikan dengan format yang telah ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sementara itu, Sertifikat Kesehatan harus memuat data dan informasi yang sesuai dengan produk yang disertifikasi. Sertifikat ini juga harus diterbitkan sebelum produk perikanan dipasarkan.

Prosedur

Lokasi pembuatan Layanan Sertifikat Kesehatan terdapat di berbagai Unit Pelaksana Teknis Badan KIPM dan Balai atau Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Adapun prosedur pembuatan sertifikat kesehatan adalah sebagai berikut:

  • Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan (UPI) mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kesehatan kepada lembaga sertifikasi yang ditunjuk, dengan melampirkan dokumen spesifikasi produk yang akan dipasarkan.
  • Lembaga sertifikasi kemudian melakukan evaluasi terhadap permohonan, rekaman hasil uji, dan rekaman hasil surveillance UPI bersangkutan. Hasil uji dilakukan di laboraturium yang terakreditasi yang diakui secara internasional.
  • Selanjutnya, kepala lembaga sertifikasi dapat menugaskan inspektur mutu untuk melakukan pengecekan lapangan mengenai kebeneran informasi dalam permohonan.
  • Sertifikat Kesehatan dapat diterbitkan bila memenuhi persyaratan yang berlaku. Bila hasil evaluasi menunjukkan sistem jaminan mutu belum cukup, kepala lembaga sertifikasi akan menugaskan inspektur mutu di laboratorium melakukan inspeksi, ataupun pengambilan contoh untuk pengujian.

Nah, sekarang kita telah mengenal lebih lanjut Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dari KKP untuk hasil perikanan. Layanan sertifikasi kesehatan ikan atau hasil perikanan akan dikenakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pemeriksaan klinis dan laboraturium dengan ketentuan jenis dan besaran biaya sesuai ketentuan PP No. 19 /2006 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku dan ditetapkan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (rin)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here