Home Perikanan Mengkaji Plus Minus Kebijakan Ekspor Benih Lobster

Mengkaji Plus Minus Kebijakan Ekspor Benih Lobster

Agrozine.id– Setelah resmi disahkan pada 4 Mei 2020 lalu,kebijakan dibukanya kembali keran ekspor benih lobster menuai pro kontra yang tak kunjung usai . Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster,kepiting dan rajungan di wilayah Indonesia disahkan oleh Menteri KKP Edhy Prabowo sebagai revisi dari Permen KP No.56 Tahun 2016 yang dibuat oleh eks menteri Susi Pudjiastuti masih menjadi kontroversi. Banyak pihak yang mendukung kebijakan ini,namun tak sedikit juga yang menyayangkannya. Lalu apa saja plus minus kebijakan ekspor benih lobster ini?

Pro dan kontra terkait kebijakan ekspor benih lobster ini semakin memuncak    lantaran eks menteri Susi Pudjiastuti masih dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh penerusnya tersebut. Hal yang cukup menarik perhatian masyarakat adalah perdebatan dan penolakan yang dilakukan Susi Pudjiastuti dianggap masih turut campur dalam kebijakan ini.

Meski mendapat banyak kritikan dan penolakan,menteri KKP Edhy Prabowo menyatakan tidak akan mundur.  Ia mengatakan bahwa kebijakan ini akan menguntungkan banyak pihak terutama nelayan yang mengantungkan hidupnya pada penangkapan lobster. Kebijakan yang kami lakukan ini sebenarnya sudah kami rencanakan jauh sebelum COVID-19. Izin ini ingin memfasilitasi bagaimana masyarakat yang tadinya hidupnya terganggu dari menangkap benih lobster ini bisa hidup kembali,” kata Edhy dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta.

Terkait dengan kekhawatiran soal lobster akan punah yang mendasari larangan pengambilan benih lobster pada era menteri Susi, Edhy mengatakan satu lobster bisa bertelur sampai 1 juta ekor sekaligus jika musim panas. Indonesia adalah negara yang mataharinya sepanjang tahun,ucap Edhy.

Dilansir dari Money.kompas, menteri KKP mengatakan bahwa keputusannya tersebut tidak hanya berdasarkan  perhitungan keuntungan ekonomi semata, namun ia telah mengkaji secara alamiah yaitu angka hidup lobster jika dibiarkan di alam hanya bisa hidup 0,02 % saja, sedangkan jika dibudidayakan bisa mencapai 70% – 80% tergantung jenis budidayanya.

Jika mengkaji ke belakang,ada banyak dampak positif (plus) dari kebijakan ekspor benih lobster ini,namun dampak negatif (minus) juga tidak kalah banyak. Pada eranya menteri Susi Pudjiastuti mengeluarkan larangan ekspor benih lobster karena kekhawatiran lobster akan mengalami kepunahan akibat penangkapan besar-besaran.

Sebelum aturan pelarangan tersebut terbit,penangkapan benih lobster terjadi terus-menerus. Permintaan semakin tinggi karena nilai ekonomisnya yang tinggi,sehingga membuat populasi lobster terancam dan hasil tangkapan nelayan menurun yang akhirnya berdampak pada pendapatan nelayan.

Sisi positif dari kebijakan tersebut adalah adanya kenaikan nilai ekspor lobster Indonesia. Ekspor saya larang pada 2015 dan data empat tahun terakhir menunjukkan ekspor lobster Indonesia meningkat,kata Susi.

Namun sisi negatif (minus) dari adanya larangan ekspor benih lobster yang ditetapkan oleh eks menteri KKP ini menimbulkan maraknya aksi penyelundupan benih lobster sehingga kebijakan tersebut dinilai tidak efektif oleh berbagai pihak.

Kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster yang digagas oleh Edhy Prabowo ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak yang menganggap bahwa kebijakan tersebut justru menguntungkan banyak pihak. Sisi posistifnya adalah dengan adanya kebijakan ini akan membuka lapangan pekerjaan baru dan adanya permintaan ekspor benih lobster dari Vietnam akan menghasilkan devisa negara.

Presiden RI Joko Widodo juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ekspor benih lobster ini. Presiden berpesan agar nelayan,negara dan lingkungan tidak dirugikan. “Yang penting menurut saya,negara mendapat manfaat,nelayan mendapat manfaat dan lingkungan tidak rusak.”Jangan kita tidak hanya melihat lingkungan saja, tapi nilai ekonominya dilihat. Tapi lingkungan juga harus‎ kita pelihara. Keseimbangan antara itu yang penting,” ucap Presiden.

Melihat dari sisi nelayan sendiri, ada banyak pro dan kontra terkait kebijakan ini. Salah satunya adalah Front Nelayan bersatu yang dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ekspor benih lobster ini karena menurut mereka kebijakan tersebut memberi dampak positif pada penghasilan nelayan,terutama mereka yang menggantungkan mata pencahariannya pada penangkapan lobster.

Dalam jangka pendek mungkin ekspor benih lobster bisa dilakukan setahun atau dua tahun kedepan. Namun efek jangka panjangnya juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu fokus untuk pengembangan teknologi budidaya harus terus ditingkatkan untuk menjaga populasi lobster di Indonesia. Sebab,jika ekspor benih lobster ini berlangsung lama dan jika suatu saat nanti kebutuhan akan lobster dewasa meningkat sedangkan pasar domestik tidak mampu memenuhinya,maka impor akan menjadi solusi.

Terlepas dari dampak positif atau negatif yang timbul dari kebijakan ekspor benih lobster yang telah disahkan ini tetap memerlukan kajian lebih lanjut mengenai efek jangka pendek dan jangka panjang dari penerapannya. Selain itu kajian mengenai teknologi budidaya juga perlu dilakukan untuk menjamin populasi lobster di Indonesia. Keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan dalam penerapannya agar nantinya kebijakan ini dapat mencapai tujuannya dan kekhawatiran-kekhawatiran dari berbagai pihak tidak benar-benar terjadi di kemudian hari. (ira)

 

Ditulis oleh Romatio Ira Azhari Silalahi

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here