Home Perikanan Pemerintah Bantu Permodalan Pelaku Usaha Perikanan Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pemerintah Bantu Permodalan Pelaku Usaha Perikanan Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Agrozine.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha di sektor perikanan. Realisasi KUR pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp3,54 triliun. Namun, hingga Oktober 2020 realisasi dana KUR meningkat hingga 13,8 % atau mencapai Rp4,03 triliun, dimana telah melebihi target tahun 2020 yang ditetapkan KKP yaitu sebesar Rp3 triliun.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti, dalam siaran persnya menjelaskan bahwa angka realisasi KUR dapat terus meningkat hingga mencapai Rp4,5 triliun pada akhir Desember 2020.

Dilansir dari laman Instagram Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (@kkpgoid) , KUR tersebut disalurkan kepada 130.278 pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan dengan sebaran 33,4% pengolah dan pemasar, 31,9% pembudidaya, 26,5% nelayan, 8,06% jasa kelautan, dan 0,15% petambak garam.

Target debitur yang ditetapkan KKP pada tahun 2020 ini jika dibandingkan dengan jumlah debitur pada Desember 2019, telah mencapai 6,5%. Dimana sebelumnya terget debitur yang ditetapkan sebesar 5% saja.

Capaian tersebut tidak lepas dari kerjasama antara KKP dengan pihak perbankan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri.

Upaya yang dilakukan KKP dan perbankan dalam menjaring calon debitur potensial di antaranya melalui pengembangan klaster usaha perikanan, temu bisnis antara pelaku usaha dan penyalur KUR, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh dinas dan penyuluh perikanan, serta penjaringan debitur potensial secara daring. Untuk memudahkan pelaku usaha mengakses KUR, KKP memfasilitasi pendaftaran calon debitur secara daring dengan mengakses laman .

Pemerintah juga memberikan perlakukan khusus bagi para penerima KUR yang terdampak pandemi Covid-19. Perlakuan khusus ini antara lain pembebasan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR dan/atau pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu paling lama enam bulan sesuai penilaian penyalur KUR. Ketentuan ini berlaku hingga 31 Desember 2020.

Dilansir dari Kompas.com, terdapat relaksasi ketentuan pemberian restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon, dan/atau penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi Covid-19.

Administrasi tersebut meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, NPWP, dokumen agunan tambahan, dan/atau dokumen administrasi lainnya.

Dengan memberi perlakuan khusus tersebut, diharapkan para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan bisa memaksimalkan pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). (ran)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here