Home Perkebunan Sertifikat ISPO Wajib Dimiliki Pengelola Perkebunan Sawit

Sertifikat ISPO Wajib Dimiliki Pengelola Perkebunan Sawit

Sertifikat ISPO untuk pengelola perkebunan sawit

Agrozine.id – Presiden Jokowi secara resmi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia pada 13 Maret 2020. Sistem sertifikasi ini disebut dengan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). ISPO merupakan sertifikat yang wajib dimiliki pihak pengelola perkebunan sawit termasuk pekebun sawit sebagai verifikasi bahwa pengelola sudah terdaftar dan diakui oleh negara.

Menindaklanjuti Perpres tersebut, Kementerian Pertanian akan membuat aturan turunan yang mencakup pengaturan lembaga sertifikasi ISPO, syarat dan tata cara sertifikasi ISPO, prinsip dan kriteria ISPO, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta sanksi administrasi.

Tujuan adanya penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO ini untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO.

Petani Kelapa Sawit di Seruyan Tunggu Hasil Kerja Sama Pemkab ...

Dilansir dari katadata (29/7/2020), prinsip dan kriteria perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk perusahaan meliputi kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan, penerapan praktek perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Kemudian, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penerapan transparansi, dan peningkatan usaha berkelanjutan.

Sementara prinsip dan kriteria untuk pekebun kelapa sawit meliputi penerapan transparansi dan peningkatan usaha berkelanjutan, kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan, penerapan praktek perkebunan yang baik, serta pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.

Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan, Kasdi Subagyono mengatakan dalam rancangan Peraturan Menteri Pertanian nantinya para pemilik perusahaan perkebunan sawit dan para pekebun sawit wajib untuk memiliki sertifikasi ISPO paling lambat lima tahun sejak Perpres diundangkan.

Dalam rancangan Permentan tersebut juga diatur kelembagaan ISPO yang terdiri dari Dewan Pengarah yang diketuai oleh Kemenko Perekonomian dan Komite ISPO yang diketuai oleh Menteri Pertanian.

Dewan Pengarah ISPO akan beranggotakan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Perindustrian, serta Menteri Perdagangan.

Dewan Pengarah ini bertugas, menyusun kebijakan  pengembangan dan standar Sistem Sertifikasi ISPO dengan melakukan pengawasan dan evaluasi  pelaksanaan sertifikasi ISPO, serta membentuk dan menetapkan Komite Sertifikasi ISPO.

Adapun Komite Sertifikasi ISPO beranggotakan unsur pemerintah, profesional, akademisi, Komite Akreditasi Nasional (KAN), pemantau independen, dan narasumber utama (prominent).

Tugas dari Komite Sertifikasi ini diantaranya yaitu menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah, menyusun dan mengembangkan Sertifikasi ISPO, melakukan pembinaan kepada unit usaha kelapa sawit, mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi proses sertifikasi ISPO, serta membangun sistem informasi kelapa sawit berkelanjutan.

Dirjen Perkebunan mengungkapkan, hingga 30 Juni 2020 Komite Sertifikasi ISPO sudah menerbitkan 621 sertifikat ISPO yang mencakup luas area perkebunan sawit 5,5 juta hektar atau 38,03% dari total luas kebun sawit di Indonesia, dengan produksi CPO 13 juta ton/tahun atau 32,05 % dari total produksi.

Sementara pelaku usaha perkebunan yang ikut sertifikasi ISPO dillaporkan sebanyak 779 unit, yang terdiri dari 761 perusahaan, 11 KUD/KSU Kebun Plasma, 1 Bumdes, dan 6 Koperasi/Asosiasi Kebun. (ran)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here