Home Populer Walhi Ungkap 418.750 Ha Kawasan Hutan di Kalimantan Jadi Konsesi Kelapa Sawit

Walhi Ungkap 418.750 Ha Kawasan Hutan di Kalimantan Jadi Konsesi Kelapa Sawit

konsesi kelapa sawit

Agrozine.id – Baru-baru ini Lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi, mengungkap sebuah fakta baru. Diduga hilangnya ribuan hektar kawasan hutan di Kalimantan menjadi konsesi kelapa sawit merupakan salah satu penyebab banjir di Kalimantan Selatan.

Hal ini juga diungkap Walhi untuk merespons pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, yang mengklaim tidak pernah ada izin baru soal pengalihan lahan hutan untuk konsesi kelapa sawit maupun pertambangan selama era Jokowi.

Baca juga: SDP Teliti Genom Kelapa Sawit Mendukung Industri Bebas Deforestasi

Padahal, menurut Walhi di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih terjadi pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan berusaha atau konsesi.

Berdasarkan data rekapitulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Walhi mengungkap telah dilakukan pelepasan kawasan hutan seluas 418.750 hektare untuk konsesi kelapa sawit dan 99 hektare untuk pabrik kelapa sawit selama tahun 2014-2019.

Jadi selama kurun waktu 5 tahun, pembukaan kawasan hutan di Kalimantan total mencapai 427.952 hektare. Selain untuk konsesi kelapa sawit, pelepasan lahan juga untuk pembangunan bandara, kampus, komoditas karet, pelabuhan, pembangunan pabrik, percetakan lahan pertanian, peternakan, hingga terminal dan gudang.

Sementara itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), mencatat hingga awal tahun 2019 KLHK telah menerbitkan 651 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan total luas 474.859 hektare. Izin ini salah satunya digunakan untuk pertambangan. Sementara, luas lahan yang sudah direklamasi baru mencapai 27.493 hektare.

Baca juga: KLHK Pantau Perubahan Hutan Nasional Melalui SIMONTANA

Namun hal tersebut bertolak belakang, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan ada penurunan luas kawasan hutan yang dipakai untuk pemanfaatan hasil hutan alam dan hutan tanaman industri di Kalimantan dalam periode 2014-2019.

Moeldoko meyakini penyusutan kawasan hutan di Kalimantan bukan karena izin yang dilakukan di era pemerintahan Jokowi. Menurutnya, pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin baru pada periode tahun 2014-2019.

Perdebatan mengenai pemberian izin usaha untuk kawasan hutan bermula dari fenomena banjir yang menerjang Kalimantan Selatan akhir-akhir ini. Aktivis lingkungan, termasuk Walhi, menduga deforestasi menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya banjir tersebut. (ran)

 

Tonton video menarik ini:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here