Agrozine.id – Kebakaran, perambahan, konversi lahan untuk pelbagai keperluan adalah pemicu utama deforestasi. Adanya konflik tenurial acap terjadi karena rebutan lahan sehingga memaksa masyarakat adat untuk keluar dari wilayahnya. Namun kini, terlepas dari ketegangan dan konflik terkait yang tak terhindarkan, pemantauan berbasis masyarakat (community-based monitoring/ CBM) telah memperoleh daya tarik yang signifikan di Peru melalui program Conditional Direct Transfer (TDC), yang memberikan kompensasi kepada masyarakat adat untuk melindungi dan memantau hutan komunal mereka. Model ini diharapkan akan lebih efisen untuk melacak deforestasi melalui Sistem Pemantauan Hutan Nasional Peru (NFMS), mengingat kedekatan masyarakat dengan hutan.
Keterlibatan masyarakat adat hutan Peru dalam program CBM ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi motivasi dan hambatan untuk berpartisipasi. Maka dari itu, CGIAR yang bekerjasama dengan CIFOR melakukan penelitian terkait apa yang ada di balik keberhasilan nyata dari model CBM.
Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan dan wawancara kepada tiga komunitas yang terlibat dalam program TDC Peru. Pendekatan dilakukan secara multilevel dengan melibatkan berbagai aktor berdasarkan perannya masing-masing, seperti pengambil kebijakan. Kemudian wawancara dilakukan dengan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup (MINAM), anggota CV, staf PNCB, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat adat, seperti dilansir dari CIFOR news.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa ketiga komunitas studi terus mempertahankan motivasi dan komitmen yang tinggi terhadap program TDC. Tingginya motivasi, minat dan komitmen lokal terhadap program ditunjukkan oleh tingkat keterlibatan pengawas dan nilai yang mereka berikan atas pekerjaan mereka.
Secara keseluruhan, masyarakat adat menilai manfaat yang mereka peroleh dari kemitraan dengan negara terkait program TDC ini lebih besar daripada beban yang diterima. Karena mereka sadar, program tersebut memberikan dukungan penting bagi masyarakat untuk menghadapi ancaman deforestasi eksternal dan berfungsi untuk memberdayakan mereka untuk melindungi wilayah mereka.
Koordinasi antar lembaga negara sangat penting untuk menstandarisasi keterlibatan berbagai aktor di berbagai tingkat dalam pemantauan hutan. Hal ini dapat dicapai melalui partisipasi pemerintah daerah yang lebih besar untuk melembagakan dan penggunaan data yang dikumpulkan dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.
Seiring dengan berkembangnya waktu, bentuk tata kelola multilevel dimasukkan ke dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan. Ada peluang untuk integrasi CBM ke dalam sistem pemantauan bertingkat yang akan mendukung Sistem Pemantauan NFMS dan REDD+, Pelaporan dan Verifikasi yang sedang dikembangkan untuk menciptakan sumber data yang andal dan akurat.
Yang jelas adalah bahwa sistem pemantauan berbasis komunitas menyediakan landasan yang efektif untuk keterlibatan yang lebih kuat dalam sistem pengumpulan data tingkat nasional, yang pada akhirnya mengurangi ancaman deforestasi. Koordinasi antar entitas dan grup yang relevan di berbagai tingkat tata kelola sangat penting untuk sistem pemantauan multilevel yang efektif. (ran)
, mengingat kedekatan masyarakat){kind=link}